Headlines News :
pasang iklan murah
pasang iklan murah

Dinas Pendapatan Akan Pertanyakan Bea Keluar CPO


PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendapatan dan Dinas Perkebunan Provinsi Riau akan mengikuti rapat koordinasi daerah penghasil Crude Palm Olil (CPO) 16 Oktober 2014 mendatang di Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam rapat tersebut akan ada beberapa usulan yanga disampaikan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Riau dan Dinas Perkebunan. Hal tersebut diantaranya, agar tuntutan Bea Keluar CPO dapat direalisasikan oleh Pemerintah Pusat ke daerah.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau, H. Joni Irwan, SH, MH. yang juga Ketua Forum Komunikasi Daerah Penghasil Kelapa Sawit (CPO) dalam rapat persiapan jelang mengikuti rakor daerah CPO di Dinas Pendapatan.Dalam
Kesempatan rapat persiapan tersebut juga turut hadir Kepala Dinas Perkebunan selaku Moderator Rakor Provinsi Penghasil CPO Drs. Zulher, MS dan Lembaga Penelitian Universitas Riau selaku Narasumber Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE, MP serta  Kepala Bidang Retribusi, PADL, dan DBH Dinas Pendapatan Provinsi Riau Sahrum, SH, ME.

"Untuk jangka pendek, meminta DPD dan DPR RI perwakilan masing-masing daerah penghasil untuk mengadakan pertemuan dan membahas tuntutan BK CPO dibagihasilkan untuk daerah penghasil. Kemudian jangka panjang, mengupayakan adanya revisi UU No. 33 Tahun 2004 tentang  Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan  memasukkan perkebunan sebagai objek Dana bagi Hasil," Jelasnya.

Menurut  Kepala Bidang Retribusi, PADL, dan DBH Dinas Pendapatan Provinsi Riau Sahrum, SH, ME. Sebagai tambahan jadwal kerja dalam jangka pendek yang disampaikan Kepala Dinas  Pendapatan, alternatif jika Bea Keluar (BK) CPO ditiadakan oleh Pemerintah Pusat, daerah  penghasil mengusulkan dan meminta produsen dan pengusaha kelapa sawit memberikan  konstribusi terhadap daerah penghasil berupa sumbangan pihak ke-3 yang berpedoman kepada Surat sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri N0. 188.34/3475/SJ perihal penyampaian Perda tentang sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah daerah, untuk  Provinsi Riau telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang  Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Provinsi Riau.

Sedangkan menurut  Lembaga Penelitian Universitas Riau selaku Narasumber Prof. Dr. Almasdi Syahza Bea Keluar (BK) CPO sangat dibutuhkan oleh daerah penghasil, yang dipergunakan untuk perbaikan infrastuktur seperti perbaikan jalan, perbaikan lingkungan seperti pencegahan  dan dan penanganan kebakaran, dan untuk sosialisasi ISPO baik di tingkat petani maupun pengusaha perkebunan kelapa sawit.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau  sebagai daerah penghasil CPO terbesar di Indonesia dengan data akhir tahun 2013, hasil produksi CPO 7.570.854 Ton, luas kebun + 2,4 juta Ha dan pabrik pengolahan 187 unit akan sangat berperan dan berpotensi besar untuk menghasilkan produk bio diesel sebagai pengganti solar untuk BBM.

Pada bulan September 2014 hingg sekarang pemerintah menghentikan untuk sementara Bea  Keluar (BK) CPO, jika dipungut kembali maka Provinsi Penghasil harus dapat pengembalian  dalam bentuk Dana bagi Hasil (DBH) jika tidak lebih baik BK CPO ditiadakan.***

Firdaus Hadiri Malam Apresiasi Lingkungan Hidup Nasional


JAKARTA – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dibawah kepemimpinan Firdaus-Ayat, dinilai secara nasional memiliki komitmen yang tinggi terhadap program kepedulian lingkungan, hal itu ditandai dengan undangan khsusus yang diterima oleh Walikota Pekanbaru Firadus ST MT untuk menghadiri malam Apresiasi Lingkungan Hidup Nasional bersama Ibu Negara Ani Yudhoyono, Senin (13/10) di Bidakara Jakarta.
Berdasarkan informasi yang diterima dari kehumasan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia tersebut, Firdaus MT termasuk salah satu dari 45 Kepala daerah yang dinilai secara nasional memiliki kepedulian dan komitmen terhadap lingkungan  hidup berkelanjutan. Bahkan dalam daftar undangan Kepala Daerah Walikota Pekanbaru satu-satunya yang diundang dari 12  Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Riau. Dalam acara yang dihadiri oleh sekitar 1.000 undangan tersebut, diserahkan apresiasi untuk dua kepala Daerah yang paling
menonjol dan berprestasi dalam kepedulian lingkungan yakni Walikota Surabaya Risma, dan Gubernur Jawa Timur Sukarwo, serta empat tokoh masyarakat Nasional yang peduli lingkungan dengan terobosan yang sangat luar biasa. Firdaus MT yang didampingi Kepala BLH Zulfikri dan Kadis Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pekanbaru Azwan, usai acara menjelaskan bahwa dirinya bersyukur pemerintah nasional dalam hal ini jajaran Kementrian Lingkungan Hidup memberikan nilai positif terhadap penyelenggaran pemeliharaan dan pelestarian lingkungan di Kota Pekanbaru, kendatipun sampai saat ini menurut Walikota tingkat kesadaran masyarakat Pekanbaru dalam hal peduli lingkungan masih rendah.
“Kita sadar, bahwa persoalan lingkungan adalah persoalan yang tidak kunjung tuntas, karena persoalan lingkungan bukan
semata persoalan pmerintah atau kelompok penyelenggara semata, tetapi adalah persoalan daerah, nasional bahkan persoalan dunia saat ini. Khusus di Kota Pekanbaru yang sangat kita rasakan adalah masih rendahnya tingkat kepedulian dan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam menjaga dan memeiligara lingkungan,’’terang Firdaus.
Ditambahkan Firdaus, bahwa contoh kecilnya adalah persoalan sampah yang tidak kunjung selesai, dikarenakan kurangnya partisipasi dan kesadaran sebagian masyarakat dalam hal pembuangan sampah. Ditambah lagi dengan masih kurangnya perhatian sebagai masyarakat dalam pemeliharaan dan penanaman pohon pelindung di pemukiman mamsing-masing.
“Kalau kita lihat di Kota lainnya yang sudah mendapat penilaian yang baik, terlihat berapa lingkungannya tertata rapi dan hijau, karena selain bersih, kota yang green adalah sebuah harapan yang akan membuat wajah kota semakin nyaman dan sejuk,’’sambungnya.
Karena itu, Walikota tidak bosan-bosannya menghimbau masyarakat serta para pelaku usaha untuk sama-sama membangun Kota yang  bersih, hijau, asri dan tertata rapi, dengan juga mendirikkan bangunan dan usaha yang ramah lingkungan. (rls)

Walikota Firdaus Terkesan dengan Pesan Moral SBY



BOGOR - Walikota Pekanbaru Firdaus ST MT mengaku sangat terkesan dengan tutur bahasa dan pesan-pesan moral Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, saat bepidato dalam silaturrhami Nasional yang digelar Rabu (15/10) di Sentul Convention Center (SICC) Bogor.

Walikota yang hadir bersama seluruh Muspida Pekanbaru serta Kepala Kesbangpolinmas tersebut, menuturkan bahwa pesan-pesan moral yang disampaikan Presiden SBY dalam silaturrhami yang dihadiri seluruh menteri dan petinggi TNI Polri, serta seluruh Kepala daerah dan Muspida se-Indonesia itu terasa sangat sejuk dan dalam untuk disimak dan diimplementasikan dalam melanjutkan konsep pembangunan Negara dan daerah ke depan.

“Sesuai dengan tema acara nasional ini yaitu Silaturrhami Nasional Menuju Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan, terasa betapa Presiden SBY dalam pidatonya menitipkan bangsa ini kepada seluruh jajaran dan seluruh SDM Bangsa untuk selalu memberikan pelayanan dan kemudahan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia,’’ ujar Walikota.

Ditambahkan Walikota bahwa jelang empat hari berakhirnya masa jabatannya,  Presiden SBY meninggalkan kado untuk kelanjutan pelayanan perizinan usaha mikro dan kecil yang jelas tujuannya untuk terus mendongkrak asmosfir usaha masyarakat menengah ke bawah.

“Presiden RI telah mengeluarkan Peraturan Presiden  Republik Indonesia No 98 Tahun 2014 tentang perizinan untuk usaha Mikro dan kecil. Perizinan usaha Mikro kecil yang berkelanjutan atau disebut IUMK tersebut secara jelas adanya pendelegasian kewenangan perizinan kepada Camat bahkan hingga Lurah dan kades yang disesuaikan dengan karakteristik sesuai yang dimaksud oleh kementrian dalam negeri. Dengan demikian masyarakat akan semakin mudah mendapatkan layanan perizinan secara berjenjang,’’ terang Firdaus.

Ditambahkan Firdaus, bahwa pendelegasin kewenangan perizinan tersebut di Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud UU No 98 Tahun 2014 tersebut sudah berjalan dan terlaksana secara berjenjang pula sesuai volume dan bobot usaha yang dimaksud masyarakat.

“Dengan keluarnya Perpres No 98 tahun 2014 ini, semakin memperkuat regulasi dan impelementasi kita di lapangan sehingga Camat dan lurah tidak ragu-ragu dalam memberikan perizinan sepanjang  telah terpenuhi persyaratan yang diperlukan,’’ tambah Walikota lagi.

Dalam kesempatan tersebut, Firdaus kembali menyebutkan bahwa ungkapan dan pesan-pesan moral Presiden SBY terasa sangat menyentuh dan sangat pantas dipedomani dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (rls)

Administrasi Ribuan CPNS Serbu Gedung Sprort Hall Siak


SIAK - Ribuan pelamar CPNS tahun  2014 dinyatakan lulus  administrasi menyerbu gedung Sport Hall Siak, sejak selasa (14/10/2014) kemarin. Mereka mendatangi gedung olahraga tersebut untuk mengambil nomor test ujian.

Sementara itu jumlah peserta dari tamatan SMA yang lulus tahun ini mencapai 2012 orang untuk merebutkan 15 formasi SMA.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Siak H Lukman kepada wartawan  mengatakan, minat masyarakat Kabupaten Siak untuk menjadi PNS begitu tinggi. Terbukti, dari formasi yang dibuka sebanyak 127 formasi, peserta yang lulus administrasi sebantak 3963 orang. "Ini diluar dugaan kami, sebanyak tiga ribuan lebih itulah nanti yang akan mengiuti ujian," katanya.

Setelah mengambil nomor ujian, peserta tinggal menunggu jadwal ujian yang ditetapkan oleh BKD. Namun sejauh ini BKD Siak belum bisa memastikan kapan pelaksanaan ujian CPNS dilakukan dan dimana tempat pelaksanaan ujiannya.
"Kita akan koordinasikan dulu dengan BKN di Pekanbaru. Untuk pelaksanaan ujiannya kita berharap dikabupatem Siak, karena segala sesuatunya sudah dipersiapkan," harapnya.

Dikatakannya, tahun ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) hanya memberikan jatah PNS sebanyak 127 farmasi. Dari 127 itu ada 15 farmasi untuk tamatan anak SMA.

Adapun ke 15 formasi itu diantaranya untuk ditempatkan di Dinas kebakaran 5 orang, Satuan Polisi Pamong Praja 7 orang, dan di dinas Kehutanan 3 orang. Masing masing formasi itu juga nantik akan di sesuaikan dengan jurusannya.
"Kita harap dari jumlah peserta itu nantiknya yang lulus ujian merupakan yang terbaik yang dapat memberikan pelayan terbaik untuk kabupaten Siak," harapnya. ***

/////////////////////////////

Kampar Dapat bantuan 344 Unit RLH dari Pusat



Bangkinang - Untuk mendukung program Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam menzerokan rumah kumuh di Kabupaten Kampar maka pemerintah pusat melalui dana APBN Tahun 2014 membantu rehap rumah layak huni untuk masyarakat miskin di Kampar sebanyak 344 unit.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten  Kampar, melalui Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar, Marwan kepada Wartawan, diruang kerjanya, Kamis (16/10).

Dikatakannya, sebanyak 344 unit rumah layak huni tersebut  disebar untuk dua kecamatan, yakni kecamatan XIII Koto Kampar dan Kecamatan Koto Kampar Hulu, yang terdiri  dari 6 desa, yakni Desa Balung sebanyak 62 unit, Bandar Picak sebanyak 38 unit, Batu Bersurat sebanyak 47 unit, Koto Mesjid sebaanyak 64 unit, Muara Takus 75 unit, Ranah Sungkai sebanyak 58 unit.

Disebutkannnya setiap  rumah layak huni mendapatkan bantuan rehap sebesar 7,5 Juta per unit. Untuk itu,  Pihak Dinas Cipta Karya Kab. Kampar sudah memberikan sosialisasi kepada dua kecamatan tersebut.

Bila dibandingkan dengan Tahun 2013 yang lalu, katanya  bantuan  rumah layak huni  untuk kampar meningkat cukup siknifikan pada tahun 2014 ini karena pada tahun 2013, pemerintah kampar hanya mendapatkan bantuan APBN untuk bantuan rumah layak huni hanya sebanyak 54 unit.

Diterangkannya, Sedangkan bantuan rumah layak huni melalui dana APBD Kab. Kampar Tahun 2014 mencapai sebanyak 1.000 unit. Setiap rumah mendapatkan bantuan rehap sebesar 9 juta per unit. ***


 
pasang iklan murah
Copyright © 2011. Indonesia Justice - All Rights Reserved
Template by Creating Website Developed by Studio Web