Gerakan Rakyat Kampar Berupaya Gulingkan Bupati Jefry Noer

Aksi demo Gerakan Rakyat Kampar (Gerak) di pintu gerbang perkantoran Pemkab Kampar Senin siang (9/6/2014) menuntut Bupati Kampar Jefry Noer turun dari jabatannya dan aparat Polres Kampar agar menindak secara hukum terhadap Eva Yuliana dan ajudannya.Foto:mz

BANGKINANG (JUSTICE.COM) - Aksi demo masyarakat dam mahasiswa yang dimotori Gerakan Rakyat Kampar (Gerak) di kota Bangkinang ibu kota Kabupaten Kampar Riau Senin siang (9/6) berupaya menggulingkan Jefry Noer dari kursi bupati Kampar. 

Massa Gerak terdiri dari HMI MPO Cabang Pekanbaru, FKMKI, IPMK Pekanbaru, IPMRS Pekanbaru, HMOK Pekanbaru, Dema UIR, GPAS, Hippemarki, dan LSM Penjara.

Dalam orasinya, Koordinator Aksi, Rafi menyatakan hampir 70 tahun Indonesia Merdeka tapi rakyat Indonesia sampai detik ini masih menderita karena dijajah bangsanya sendiri. Penjajah itu adalah pemimpin rakyat itu sendiri. Bagaimana rakyat Indonesia ini bisa sejahtera kalau pemimpin rakyat itu sendiri yang menjajah?

Khususnya Kabupaten Kampar, penjajah yang menjelma menjadi pemimpin rakyat adalah Falming Father Kabupaten Kampar yakni Jefry Noer.selama ini bupati jefry  noor di kenal sebagai pemimpin yang arogan dan memanfaatkan jabatan sebagai bupati kampar untuk kepentingan bisnis keluarganya

jefri sang bupati kampar juga terlibat dalam Kasus korupsi perjalanan dinas ke London serta program P4S yang jelas dimotori oleh Jefry Noer sangat-sangat menzerokan kekayaan rakyat Kampar, ini merupakan pembunuhan secara perlahan oleh bupati Kampar.

Pada 31 Mei 2014, isteri Bupati Kampar Eva Yuliana menunjukkan taringnya pada rakyat yang lemah. Nurhasmi merupakan korban dari taringnya Eva Yuliana yang mana korban sampai saat ini masih terbaring di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru.

Nyonya Kampar Eva Yuliana merupakan Wakil Ketua DPRD Kampar serta isteri Bupati Kampar yang seharusnya mengayomi dan melayani rakyat yang lemah malah berbalik jadi seorang penindas kaum yang lemah.

masyarakat kampar sudah sangat muak dengan gaya kepemimipinan jefri yang di bungkus dengan gaya manajemen qalbu.yang tidak jelas arah kepemimpinanya.

Tindakan extra ordinary crime yang dilakukan Bupati Kampar dan tindakan kriminal yang dilakukan isteri serta ajudannya terhadap rakyat Kampar tentunya sangat meresahkan Rakyat Kampar. Mereka harus diusir dari Bumi Lancang Kuning, dan Bumi Kampar ini.

Penganiayaan yang dilakukan isteri Bupati Kampar jelas melanggar Peraturan Presiden Nomor 65/2005 tentang Komnas Anti Kekerasan terhadap perempuan, Undang-Undang nomor 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan KUHAP pasal 351 dan Jo pasal 170 tentang penganiayaan. Jika hal ini tidak ditindak maka kearogansian keluarga Jefry Noer akan bertambah dan tentunya akan meresahkan Rakyat Kampar.

Gerak mengimbau kepada seluruh masyarakat Kampar mari sama-sama satukan kekuatan untuk melawan penjajah yang menjelma menjadi Bupati di Kampar ini.

Gerak menuntut, pertama Polres Kampar segera tangkap Jefry Noer, Eva Yuliana, kedua anaknya serta ajudannya. Kedua, mendesak Jefry Noer segera mundur sebagai Bupati Kampar karena meresahkan rakyat Kampar. Ketiga KPK usut tuntas kasus korupsi Bupati Kampar. KeempatPemkab Kampar wajib mengambilalih seluruh aset di Kubangraya menjadi aset daerah karena di dalamnya banyak program - program pemerintah kampar yang selubungkan menjadi aset keluarga jefry.

Barisan aparat kepolisian Polres Kampar dibantu Brimob, Satpol PP Kampar dibarisan belakang telah disiapkan mobil water canon, senjata gas air mata, dan lain-lain.

Saat demo berlangsung, Bupati kampar dan isterinya Eva Yuliana tak diketahui di mana keberadaannya. Massa tak mau bubar dan tetap ingin bertahan di lokasi demo. 20 perwakilan demonstran mengadakan perundingan dengan pihak DPRD Kampar. Satu jam lamanya tak membuahkan hasil sehingga massa pun beringas menarik pagar betis kawat berduri. Aparatpun kembali menarik kawat berduri tersebut sehingga terjadi ketegangan.

Usai bermusyawarah dengan DPRD Kampar, massa meminta DPRD Kampar mengadakan pansus pada Rabu lusa (11/6). Gerak akan mengerahkan massa yang lebih besar untuk mengawal jalannya pansus DPRD Kampar nanti.(sh,sadur riaupos.co)

Ketakutan & kesedihan kaum hawa di Gaza saat dibombardir Israel

Ketakutan & kesedihan kaum hawa di Gaza saat dibombardir Israel - Para wanita ini berlindung di salah satu rumah dan hanya bisa mendengar dentuman keras rudal-rudal yang meluncur.Seorang wanita menangis histeris akibat mendengar roket militer Israel yang kembali menyerang wilayah Khan Younis, Jalur Gaza (10/7). Militer Israel terus menyerang wilayah-wilayah penting di Gaza dengan rudal yang hingga menewaskan sekitar 70 warga Palestina.
Sumber:http://www.merdeka.com/foto/dunia/397553/ketakutan-kesedihan-kaum-hawa-di-gaza-saat-dibombardir-israel-003-isn.html

Roket Hamas hantam pom bensin di Israel

Roket Hamas hantam pom bensin di Israel - Serangan tersebut menyebabkan kebakaran besar dan delapan warga Israel mengalami luka-luka.Sejumlah mobil tampak hangus terbakar.
Sumber:http://www.merdeka.com/foto/dunia/397966/roket-hamas-hantam-pom-bensin-di-israel-001-dru.html

Gelar konpers, Netanyahu akan terus bombardir Gaza

Netanyahu akan terus bombardir Gaza - Perdana Menteri Israel itu menyatakan dalam konpers, bahwa dia tidak akan menghentikan serangannya ke Jalur Gaza.Dalam konpers tersebut Netanyahu mengatakan bahwa ia tidak akan tunduk kepada permohonan negara-negara di dunia untuk menghentikan agresi militernya ke Jalur Gaza.
Sumber:http://www.merdeka.com/foto/dunia/398049/gelar-konpers-netanyahu-akan-terus-bombardir-gaza-001-dru.html

Timses: Pendukung Prabowo diteror dan diancam dibunuh

Pendukung Prabowo diteror dan diancam dibunuh - Menjelang pengumuman resmi pilpres oleh KPU pada tanggal 22 Juli mendatang teror yang diterima kubu Prabowo - Hatta semakin meningkat, keras dan meluas.

"Kantor lembaga survei JSI (Jaringan Suara Indonesia) dilempari bom molotov. Istri dan anak sejumlah tokoh pendukung Merah Putih juga diteror," kata penasihat tim kampanye pasangan Prabowo - Hatta, Letjen TNI Purn Suryo Prabowo dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Jumat (11/7).

Suryo mengungkapkan, teror tersebut mulai bernada ancaman melalui SMS hingga percobaan pembunuhan. "Kebanyakan diancam gunakan SMS tapi ada juga yang coba dibunuh dengan cara ditabrak. Mobilnya ringsek tapi orangnya selamat," ungkapnya.

Suryo menilai cara yang digunakan untuk memenangkan pilpres sudah seperti cara yang ditempuh oleh PKI. "Prinsipnya sama, yaitu mengabaikan hukum, pengerahan massa dalam jumlah besar, teror hingga ancaman pembunuhan," jelasnya.

Selain itu ada pemaksaan terhadap terbentuknya opini publik agar pasangan Jokowi - JK ditetapkan sebagai pemenang pilpres. "Lembaga survei mereka memonopoli kebenaran, memaksa penghitungan KPU sama dengan hitungan mereka," bebernya.

Suryo menuding, kubu Jokowi - JK juga telah menghina dan mencerca umat Islam yang ada di koalisi merah putih. Umat Islam pendukung Prabowo - Hatta dituding mereka tidak taat beribadah. Perlahan mereka masuk ke isu SARA. Provokasi begini berpotensi memicu konflik.

"Sepertinya mereka sudah kehabisan isu untuk menyerang kami hingga urusan ibadah orangpun dinilai mereka. Mau mereka apa sih? Ini ada apa sebenarnya?" tanyanya heran.

Burhanudin Memang Paling Provokatif Sepanjang Sejarah Pemilu

Burhanudin Memang Paling Provokatif Sepanjang Sejarah Pemilu,IndonesiaJustice.com - Membaca berita sebuah media nasional terkemuka tadi malam, Kamis 10 Juli 2014, dengan judul berita Jika KPU Menangkan Prabowo, Lembaga Survei Tuding KPU yang Salah, membuat kalangan akademik mengernyitkan dahi sebagai ekspresi keanehan.

Dalam berita tersebut Burhanudin mengemukakan, "Kalau hasil hitungan resmi KPU nanti terjadi perbedaan dengan lembaga survei yang ada di sini, saya percaya KPU yang salah dan hasil hitung cepat kami tidak salah," kata Burhanudin pengamat politik yang mantap memilih riset sebagai jalan untuk berpolitik.
.

Menurut pandangan akademik, itu pernyataan paling provokatif dan paling absolut sepanjang sejarah pemilu Indonesia pasca Reformasi. Meragukan KPU sah sah saja tetapi kalau sampai mengganggap quick count sebagai kebenaran mutlak itu yang keliru.

"Secara akademik quick count itu hanya sampel, validitasnya tidak 100 persen," kata Direktur Puspol Indonesia Ubedilah Badrun lewat pers rilis kepada Sindonews, Jumat (11/7).

Karena ada dua faktor penting yang menentukan validitas quick count yaitu, faktor penentuan sampel TPS yang harus memertimbangkan keragaman segmentasi pemilih dan keragaman afiliasi politik pemilih.

"Kedua, kejujuran entri data suara dari surveyor di TPS dan kejujuran pengolah data di pusat data quick count. Oleh karena itu tidak ada kebenaran mutlak dari quick count," ucapnya.

Ubedilah menjelaskan, selain itu data kekeliruan quick count juga pernah terjadi di Indonesia saat pemilukada di Jawa Timur tahun 2008 dan pemilukada di Bali tahun 2013.

"Langkah terbaik saat ini adalah menghargai kerja kerja KPU dan menghargai keputusan KPU yang akan mengumumkan hasil pilpres 22 Juli mendatang. Jika ada perbedaan data solusi terbaiknya sudah ada melalui mekanisme di Mahkamah Konstitusi (MK)," pungkasnya.

Sementara, Lembaga riset politik kini menjadi buah bibir. Pemicunya, antarlembaga survei berbeda hasil temuan hitung cepat (quick count) di Pemilu Presiden 2014. Ditambah deklarasi dini kemenangan Jokowi-Kalla yang berpijak hasil hitung cepat lembaga riset.

Pilkada DKI Jakarta 2012 menjadi sisi lain lembaga-lembaga riset politik di Tanah Air. Mayoritas lembaga survei saat itu memprediksikan Pilkada DKI hanya satu putaran. Namun dalam kenyataannya, pilkada berlangsung dua kali putaran.

Kini, di Pilpres 2014, kontestasi lembaga survei secara telanjang tampak di permukaan. Polarisasi dua kelompok lembaga survei sulit tak terelakkan. Satu kelompok yang menempatkan lembaga survei yang memenangkan pasangan Prabowo-Hatta. Satu kelompok lainnya memenangkan pasangan Jokowi-Kalla.

Tidak sekadar pada polarisasi lembaga-lembaga survei yang menggelar hitung cepat, relasi lembaga survei dengan peserta kontestan pun diungkap. Di titik ini, organisasi yang menaungi lembaga riset politik di Tanah Air nyaris tidak berjalan.

Sedikitnya terdapat dua organisasi yang menaungi lembaga riset politik di Tanah Air. Ada Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (Aropi) dengan tokoh utamanya Denny JA dan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) dengan ikon Saiful Mujani. Dua penghimpun lembaga riset politik ini, jika menilik laman yang dimiliki, menunjukkan ketidakaktifan lembaga-lembaga tersebut. Meski, belakangan lembaga riset itu aktif merespons polemik soal hitung cepat.

Polemik antarlembaga survei mencapai puncaknya seiring ada upaya mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga konstiusional yang menyelenggarakan pemilu di Indonesia. "Kalau hasil hitungan resmi KPU nanti terjadi perbedaan dengan lembaga survei yang ada di sini, saya percaya KPU yang salah dan hasil hitung cepat kami tidak salah," kata Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (IPI).

KPU mengaku sama sekali tidak terpengaruh dengan tekanan atau pernyataan dari pihak manapun terkait hasil pemilu. KPU mempercayakan sistem rekapitulasi secara manual oleh penyelenggara pemilu. "Kami tidak merasa tertekan dan ditekan, KPU tetap mempercayakan hasil penghitungan suara dari proses berjenjang ini. Justru kami meminta masyarakat untuk bersama-sama mengawalnya," kata anggota KPU Sigit Pamungkas di Kantor KPU, Jumat (11/74).

Direktur Eksekutif Puskaptis Husin Yazid mengatakan lembaga asosiasi survei harus melakukan audit kepada lembaga-lembaga survei dan mempertanggungjawabkannya ke publik. "Dan membuat pernyataan kalau salah siap dibubarkan. Kalau pernyataan dari saya, kalau hitung cepat salah, Puskaptis siap bubar," ujar Husin saat dihubungi INILAH.COM di Jakarta, Jumat (11/7).

Menurut Husin, dalam melakukan hitung cepat, selain persoalan metodologi yang digunakan, faktor kejujuran juga menjadi hal yang penting. Menurut dia saat ini tidak bicara kepentingan.

Husin juga mengomentari pernyataan Burhanudin tentang hasil KPU salah bila tidak sesuai dengan hitung cepat. "Itu tidak benar. Masa menghakimi lembaga negara. Memang siapa Burhan itu? Tidak mengaku lembaga negara," cetus pria asal Palembang itu.(maf/sindo/inilah/mdr/bhc/sya)
Sumber:http://beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Burhanudin+Memang+Paling+Provokatif+Sepanjang+Sejarah+Pemilu&subjudul=Pemilu+2014#.U8DAH0Cm_IU

Pemerintah Perlu Atur Secara Tegas Lembaga Survey

JAKARTA -  Anggota DPR Tantonty Yahya meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemerintah untuk mengatur lembaga-lembaga survey dengan tegas. “ KPU harus menetapkan lembaga survey mana saja dan berapa idealnya yang diberi otorisasi berdasarkan persyaratan-persyaratan tertentu untuk melakukan quick count (hitung cepat) pilpres atau pilkada. Jika tidak, maka tidak mustahil akan kembali terulang di kemudian hari,” katanya menjawab pers sebelum Sidang Paripurna DPR, Kamis (10/7) di Komplek Parlemen, Senayan.

Hal itu dikatakannya menanggapi hasil Pilpres 9 Juli kemarin, dimana masing-masing kubu mengklaim memenangkan Pilpres 2014. Berdasarkan hitung cepat lembaga survey SMRC, Kompas, dan CSIS-Cyrus Network mengklaim pasangan nomor urut 2 Jokowi-JK yang unggul.Namun
Lembaga survei lainnya yakni Jaringan Suara Indonesia (JSI), Puskaptis, dan LSN kompak mengklaim, pasangan nomor 1 Prabowo-Hatta lah yang unggul.

Menurut Tantowy yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR ini, permasalahan itu tidak menjadi buruk kalau lembaga itu bukan Timses dari salah satu capres. Namun ketika lembaga itu partisan, sikap apa adanya itu cenderung dicurigai karena mereka itu adalah bagian dari Timses.

“ Ini adalah hal-hal yang perlu diatur secara khusus oleh KPU dan Pemerintah untuk persiapan pilkada dan Pilpres sebab pilkada bisa seperti ini,” jelas Tantowy.

Terhadap lembaga survey yang salah atau menggiring opini publik, kata Tantowy, itu merupakan tugas KPU. Kalau sudah melakukan penyimpangan, harus diberikan sanksi dan ada parameternya. “ Makanya KPU atau Pemerintah harus memberikan batasan-batasan khusus. Kalau tidak, ini akan menjadi permainan dan semua orang bisa main,” kata Tantowy menegaskan.(mp/dpr/bhc/sya)

Nyoblos, Fatin Nampak Sumringah

Fatin Shidqia ikut mencoblos di TPS 027 kawasan Ampera, Jakarta Selatan, Rabu (9/7/2014). Ia pun terlihat sangat sumringah.